Telp : (0451) 423567 | Email : bpkd.seluma20@gmail.com
BPKD Kabupaten Seluma
#dirumahaja

Tugas Pokok dan Fungsi BPKD Kabupaten Seluma


Tugas Pokok dan Fungsi BPKD Kabupaten Seluma

Badan Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Seluma merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 08 Tahun2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentangTugasPokok, Fungsi, Uraian Tugasdan Tata KerjaBadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Seluma adalah sebagai berikut.

Badan Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Seluma dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma mempunyai fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  2. Penyusunankebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjangdan jangkamenengah sertatahunan;
  3. Penyelenggaraan    urusan    Pemerintahan    dan    pelayanan    umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  4. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  5. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  6. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional
  7. Pelaksanaan Ketatauahaan.
  8. Mencatat dan menilai prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Melihat kondisi tersebut Badan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Seluma selaku Badan Pengelolaan Keuangan mencoba untuk mensinergikan proses pengelolaan Keuangan Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi BPKD, maka kegiatan pengelolaan keuangan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana Pengelolaan Keuangan yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif.

Indikator kinerja pelayanan BPKD Seluma sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

  1. Penyusunan APBD yang tepat waktu
  2. Optimalisasi Pengelolaan Kas
  3. Penerapan Sistem Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. Tersediannya Standar Operasional Prosedur Daerah
  5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
  6. Tersedianya Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yang Komperhensif dan Efektif
  7. Pelaporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu

Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Seluma telah membentuk bidang-bidang dan sub bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan. Bidang-bidang  dan  sub bidang tersebut meliputi :

  1. Bidang Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari;
    • Sub Bidang Kas Daerah dan Pelaporan
    • Sub Bidang Perbendaharaan, dan
    • Sub Bidang Akutansi dan PelaporanKeuangan
  2. Bidang Anggaran, yang terdiri dari :
    • Sub Bidang Perencanaan Anggaran
    • Sub Bidang Pengendalian Anggaran, dan
    • Sub Bidang Evaluasi Anggaran
  3. Bidang Pendapatan yang terdiri dari:
    • Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
    • Sub Bidang Penagihan Pajak, dan
    • Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan.
  4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang terdiri dari:
    • Sub Bidang Inventarisasi
    • Sub Bidang Penyimpanan dan Distribusi, dan
    • Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengelolaan Keuangan.
  2. Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan akuntabilitas.
  3. Melaksanakan usul penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Profil dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pengelolaan Keuangan.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah.
  5. Menghimpun data untuk menyusun anggaran pendapatan belanja daerah.
  6. Menyusun pedoman petunjuk teknis pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan penetapan anggaran dan pendapatan belanja daerah.
  7. Menyiapkan bahan penyusunaan nota keuangan.
  8. Menyiapkan surat edaran daftar usul kegiatan kepada SKPD.
  9. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai informasi pertanggungjawaban kepada atasan.
  10. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran tugas.
  11. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Anggaran.
  2. Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang perencanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran;
  3. Melaksanakan usul penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Profil dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Aggaran;
  4. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di Bidang Anggaran.
  5. Membuat pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD.
  6. Menyusun APBD dan perubahan APBD.
  7. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
  8. Melaksanakan bimbingan teknis implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah.
  9. Melakukan sosialisasi paket pengelolaan keuangan daerah.
  10. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD.
  11. Meneliti dan mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan DPAL.
  12. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD.
  13. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
  14. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran tugas.
  15. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pendapatan mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendapatan.
  2. Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pendapatan.
  3. Melaksanakan usul penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Profil dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pendapatan.
  4. Melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
  5. Melaksanakan koordinasi, konsultasi tentang PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebelum dan sesudah ditetapkannya APBD.
  6. Menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan.
  7. Pengelolahan data dan informasi Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan.
  8. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan.
  9. Membina dan memonitoring pelaksanaan pajak dan retribusi dan PAD lainnya yang sah.
  10. Mengumpulkan bahan dalam rangka mempersiapkan laporan penerimaan daerah.
  11. Menyusun laporan realisasi pendapatan daerah.
  12. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
  13. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran tugas.
  14. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
  2. Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan aset daerah.
  3. Melaksanakan usul penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Profil dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
  4. Mengkoordinasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang kebutuhan aset daerah untuk menetapkan rencana kebutuhan aset daerah (RKAD).
  5. Menyiapkan keputusan Kepala Daerah tentang daftar  kebutuhan aset daerah.
  6. Melaksanakan pengelolaan aset-aset daerah.
  7. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
  8. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  9. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
  10. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dengan membagi tugas ke dalam bidang-bidang diatas, diharapkan akan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Seluma.